ZERO WASTE CITIES, SOLUSI PENANGANAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG

Solusi sampah termasuk plastik memang masih menjadi peer bersama seluruh negara di dunia, terutama bagi negara maju. Karena menurut El Hanggar (2017), meningkatnya sampah plastik ini dipengaruhi dengan meningkatnya populasi dan standar gaya hidup masyarakat, semakin maju dan sejahtera kehidupan seseorang, maka semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini juga berlaku bagi negara berkembang, dimana kehidupan masyarakatnya mulai konsumtif.

Hal ini terbukti, berdasarkan laporan Instopedia.com tahun 2022, Canada, Bulgaria, Amerika Serikat, Estonia, dan Finlandia menjadi negara maju penghasil sampah terbesar di dunia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia sebagai negara berkembang? Berdasarkan penelitian Jenna R Jambeck (2015) dari Universitas Georgia dinyatakan masuk sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar ke-2 di dunia setelah Tiongkok tahun 2015. Hal ini sejalan dengan gaya hidup negara kita yang mulai konsumtif.

Lalu solusi apa yang bisa kita jalankan untuk dapat mengelola sampah-sampah yang terus bertambah? Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengurangi dan mengelola sampah-sampah tersebut adalah penerapan konsep Zero Waste Cities.

APA ITU ZERO WASTE CITIES?

Zero Waste Cities adalah konsep penanganan sampah dengan cara memilah sampah rumah tangga. Kemudian sampah yang sudah tidak bisa diolah dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program Zero Waste Cities ini pertama kalinya diinisiasi oleh Mother Earth Foundation di Filipina.

Adapun tujuan dari Zero Waste Cities sendiri adalah untuk menangani masalah-masalah terkait dengan biaya pengelolaan sampah yang mahal, kesenjangan antara timbulan sampah, kurangnya persediaan sarana prasarana, pendeknya umur TPA, dan permasalahan lainnya.

Konsep yang sangat familiar di Filipina ini sudah diterapkan oleh beberapa kota di Indonesia. Diantaranya Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Denpasar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kab. Purwakarta. Pelaksanaan program Zero Waste Cities ini banyak dilakukan oleh lembaga non profit, salah satunya adalah lembaga YPBB yang berpusat di Kota Bandung.

Dengan diterapkannya program Zero Waste Cities di kota-kota tersebut, diharapkan dapat meminimalisir permasalah sampah dan menciptakan Kawasan Bebas Sampah, termasuk di Kota Bandung.

MENGENAL KAWASAN BEBAS SAMPAH (KBS) DI KOTA BANDUNG

Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung bermula sejak tahun 2015. Yaitu lahirnya program Kang Pisman atau Kurangi Pisah dan Manfaatkan. Kemudian munculnya Rencana induk Pengelolaan Sampah pada tahun 2016, yang kemudian diperkuat dengan adanya Kebijakan dan Strategi Daerah dan Perda Kota Bandung No. 9 tahun 2018. 

Hal ini juga bersinergi dengan program kerja 100 hari walikota Kota Bandung pada tahun 2018, menjadi langkah awal dalam pembenahan tata kelola persampahan di Kota Bandung.

Disusul dengan peraturan baru tahun 2019 mengenai Peraturan Walikota Penanganan dan pengurangan serta Penyiapan Sistem di Level kelurahan. Terakhir diperkuat dengan peraturan tahun 2021-2021 tentang Penguatan Sistem - Menguatkan KBS Penataan Kelembagaan dan Pembiayaan PS.

Peraturan-peraturan tersebut lantas kemudian menjadi acuan untuk pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandung. Penerapan peraturan tersebut diharapkan dapat membuat Bandung Bebas Sampah. Tapi tentunya penerapan kebijakan ini memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari semua stakeholder. Mulai dari pemangku jabatan atau pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat sekitar sebagai pelaku langsung dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kolaborasi yang dimaksud juga salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Karena selama ini sampah dipahami sebagai barang atau benda yang masa guna atau manfaatnya sudah habis dan tidak terpakai lagi. Dalam hal ini termasuk sampah plastik, metal, kertas, dan lainnya. Pemahaman ini membuat masyarakat menganggap sampah tersebut harus segera dibuang ke tempat pembuangan sampah tanpa harus dikelola. Dengan adanya edukasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah ini, diharapkan dapat mewujudkan Bandung sebagai Kawasan Bebas Sampah. 

KBS sendiri adalah program yang diterapkan pada kelurahan, kecamatan hingga kota. Adapun 6 prinsip yang diterapkan dalam mewujudkan KBS di Kota Bandung. Hal ini diungkapkan oleh Ir. Ria Ismaria, M.T sebagai perwakilan dari Forum Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) yaitu salah satu stakeholder dalam penerapan program Zero Waste Cities di Kota Bandung. Tepatnya pada acara webinar Konferensi Pers yang dilaksanakan pada Selasa, 29 Maret 2022. Adapun keenam prinsip  tersebut adalah:

1. Desentralisasi SPS
2. Perubahan sistem tercampur jadi terpilah
3. Pengurangan Timbulan – efisiensi
4. Kebiasaan memilah, mengolah dan memanfaatkan hasil
5. Penegakan Aturan-Pembiayaan-Lembaga
6. Partisipatif

PENERAPAN ZERO WASTE DI KOTA BANDUNG

Lalu bagaimana penerapan program KBS di Kota Bandung? Tentu saja ini tidak lepas dari hasil kolaborasi semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat dan juga para lembaga non profit yang punya andil besar dalam penerapan Zero Waste Cities untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai Kawasan Bebas Sampah.

Salah satunya adalah peran YPBB sebagai organisasi non-profit profesional yang konsisten dalam mempromosikan dan mempraktekkan pola hidup selaras alam untuk mencapai kualitas hidup yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Lembaga yang mempunyai misi "Terciptanya kehidupan manusia yang berkualitas tinggi melalui gaya hidup selaras alam" ini sudah berdiri sejak 1993.

Di Indonesia, konsep Zero Waste Cities sendiri selaras dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pengelolaan sampah secara desentralisasi melalui pemilahan sampah yang dimulai dari sumber awal sampah. Salah satunya adalah sampah rumah tangga. Dan hal ini tertuang pada Bab VI, Pasal 19. Dalam undang-undang ini juga tercantum tentang pengelolaan sampah berkelanjutan melalui pengomposan seperti yang sudah dilakukan oleh Kota Bandung.

Lalu bagaimana YPBB melaksanakan konsep Zero Waste Cities di Kota Bandung? Di Bandung, konsep pengelolaan sampah ini diberi nama Kang Pisman, Kurangi Pisahkan dan manfaatkan. Penerapannya pastinya tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Maka dari itu YPBB bekerjasama dengan pemerintah Bandung terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan swasta. Termasuk warga Kota Bandung sebagai pemeran utama dalam pemilahan sampah di hulu sebelum dikirim ke TPA.

Di Indonesia, edukasi pengurangan sampah dari hulu masih sangat kurang. Sehingga langkah pertama yang dilakukan dalam penerapan konsep Zero Waste Cities di Kota Bandung, YPBB, DLH, dan beberapa pihak terkait melakukan edukasi ke semua warga rumah tangga dalam pengelolaan sampah. Edukasi ini mengajak warga mulai memilah mana sampah organik dan non organik. Dalam melakukan edukasi ini, pihak YPBB yang bekerjasama dengan DLH secara langsung mendatangi rumah warga untuk menyampaikan edukasi ini.

Langkah kecil yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengelola sampah yang ada di Bandung ini mulai memberikan hasil. Masyarakat mulai teredukasi untuk memilah sampah mulai dari lingkup terkecil yaitu rumah tangga tanpa harus dipaksa. Artinya kepedulian terhadap lingkungan sudah mulai terbentuk. Paradigma kumpul, buang terhadap sampah mulai berubah.

Sumber: tangkapan layar Press Conference

Mendengar pengalaman dari YPBB, penerapan prinsip Zero Waste Cities ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi oleh YPBB dan pemerintah kota dalam implementasinya. Namun jika semua pihak berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, Bandung sebagai Kawasan Bebas Sampah dengan program Zero Waste Cities ini bukanlah mimpi belaka. Terutama peranan pemerintah kota sebagai pemangku kebijakan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh semua pihak, peranan pemangku jabatan sangatlah diperlukan. Pemangku wewenang seperti RW juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan program Zero Waste Cities ini. Beberapa studi kasus diambil dalam pelaksanaan program ini, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari edukasi yang sudah diberikan kepada warga serta pentingnya peranan para pemangku jabatan, termasuk RW.

Hasil studi kasus KBS diambil di dua kelurahan yaitu Sukaluyu dan Babakan Sari sebagai pilot project KBS, masyarakat di kedua kelurahan ini diminta untuk memilah sampah dari sumbernya (rumah tangga). Kelurahan Sukaluyu telah berhasil mengelola jejaring titik-titik pengomposan sampah organik di skala komunitas. Sementara di RW Babakan Sari masih ada yang mengumpulkan sampah hanya sebatas kewajiban bukan karena kesadaran.

Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa peranan pemangku jabatan di semua level sangat penting untuk mendorong warga merubah mindset-nya dalam pengelolaan sampah. Menurut hemat saya, bahkan kita sebagai travel blogger punya peranan penting juga dalam mengedukasi masyarakat untuk mulai peduli dengan lingkungan.

MY THOUGH

Penerapan konsep Zero Waste Cities akan sangat mendukung program kawasan bebas sampah dimanapun. Tapi program ini tentunya akan berhasil jika semua stakeholder yaitu pemerintah, swasta, warga, dan juga pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga non profit berkolaborasi dan bekerjasama untuk mewujudkannya.

Yuk kita selamatkan bumi dari hal-hal kecil dan dukung pemerintah dalam mengimplementasikan penerapan Zero Waste Cities di kota kamu. Sehingga Kota Bandung dan kota kamu menjadi kawasan bebas sampah, yang membuat warganya makin sehat, lingkungan bersih, dan semua bahagia.